Ogay Si Ichigo Demon

ogaydewa.blogspot.com, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani optimistis persiapan Asian Games XVIII tahun 2018 bisa selesai tepat waktu. Malah, dari target persiapan usai pada awal 2018, pemerintah mempercepatnya menjadi akhir 2017.

"Sebab, pembangunan ataupun renovasi venue dan fasilitas atlet sudah berjalan semua," ujar Puan saat memberikan keterangan pers terkait rapat terbatas persiapan Asian Games XVIII Jakarta-Palembang di Istana Kepresidenan, Senin, 24 Oktober 2016.

Sebagaimana diketahui, persiapan Asian Games XVIII meliputi beberapa hal yaitu infrastruktur, penyelenggaraan, serta atlet. Infrastruktur menjadi tanggung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda serta Olahraga serta Komite Olimpiade Indonesia, dan atlet menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Terkait infrastruktur, fokusnya ada persiapan transportasi atlet, wisma atlet, dan venue-venue yang akan dipakai. Di Jakarta, persiapan infrastruktur yang akan menjadi perhatian adalah perbaikan Gelora Bung Karno, pembangunan wisma atlet di Kemayoran, dan velodrome. Sementara itu, untuk di Palembang, perhatian ada di pembangunan venue dan kampung atlit di Jakabaring.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku optimistis target akhir 2017 yang dikatakan Puan itu bisa tercapai. Sebab, pembangunan beberapa fasilitas atlet sudah terlihat perkembangannya. Sebagai contoh, di Jakarta, pembangunan wisma atlet di Kemayoran sudah mencapai 25 persen sementara perbaikan Gelora Bung Karno mencapai 3 persen.

Contoh lain, untuk wisma atlet di Jakabaring, Palembang, realisasinya sudah mencapai 44 persen. Angka itu meliputi pembangunan tiga tower rusun yang sudah selesai pada tahun 2015 lalu dan pembangunan dua tower rusun yang baru akan selesai pada Desember 2016 ini. "Keseluruhan biaya kalau di Jakabaring itu Rp314 miliar sementara di Kemayoran dan GBK menghabiskan Rp 6,4 trliun," ujar Basuki.

ISTMAN MP

ogaydewa.blogspot.com, Jakarta - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menargetkan dana investasi yang masuk ke Batam hingga akhir 2016, US$ 750 juta atau sekitar Rp 10 triliun. "Hingga akhir Agustus sudah mencapai US$ 360, sekarang masih dalam proses capai US$ 750," kata Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Gusmardi Bustami, Senin, 24 Oktober 2016 di Jakarta.

BP Batam menargetkan akan mengarahkan kawasannya ke sektor industri dengan nilai tambah. "Seperti green industry, elektronik, dan pariwisata kelautan," ujar Gusmardi. "Kita juga fokuskan ke sektor industri jasa, seperti ship yard.”

Gusmardi menginginkan pemerintah memberikan tambahan fasilitas perpajakan untuk pengembangan Batam. "Berupa pajak penghasilan, pajak perusahaan untuk kemajuan investasi di Batam. Kalau itu tidak diberikan, akan sulit untuk berkembang," ucapnya.

Selain fasilitas perpajakan dari pemerintah, kata Gusmardi, BP Batam juga melakukan penyesuaian pada tarif penyewaan lahan industri. "Kalau industri, kita bedakan lagi, ada yang berdasarakan teknologi yang canggih, sedang, rendah. Untuk mendorong yang bagus, sewa lahannya kita rendahkan dibanding industri yang tidak menggunakan teknologi tinggi," tuturnya.

Untuk memfasilitasi perizinan investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia, BKPM memberikan layanan perizinan lengkap yang ditempuh hanya dengan tiga jam. "Kriterianya adalah investor harus berinvestasi minimal Rp 100 miliar dengan serapan tenaga kerja 1.000 orang," kata Direktur Penyetujuan Investasi BKPM, Iwan Suryana.

Iwan mengatakan BKPM akan mengurus segala perizinan yang ada, investor hanya butuh menunggu di lounge yang sudah disediakan selama tiga jam. "Dalam layanan ini para investor akan dapat delapan bentuk izin dan satu ketersediaan lahan," ujarnya.

Delapan surat perizinan yang diberikan antara lain, izin invest,akta pendirian, NPWP, tanda daftar perushahaan, dan surat rencana penggunaan tenaga kerja asing. Selain itu, kata Iwan, surat perizinan yang akan diberikan meliputi izin memperkejakan tenaga asing, angka pengenal impor, dan nomor impor kepabeanan dari bea cukai.

CHITRA PARAMAESTI | RR ARIYANI

ogaydewa.blogspot.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon pada Jumat pekan lalu mengatakan bahwa dia akan kembali ke Korea Selatan pada Januari tahun depan setelah memimpin badan dunia itu selama satu dekade. Ia tengah mempertimbangkan peran yang bisa dimainkan untuk negaranya di masa depan.

"Saya mengerti, ada harapan besar dari mayoritas rakyat Korea Selatan terhadap saya," kata Ban Ki-moon, 72, yang bakal mengakhiri tugasnya akhir tahun ini.

Tempatnya akan digantikan oleh mantan Perdana Menteri Portugal, Antonio Guterres mulai 1 Januari 2017.

Ban Ki-moon merupakan satu-satunya calon potensial untuk pemilihan Presiden Korea Selatan pada Desember 2017, yang secara konsisten mendapat lebih 20 persen suara dukungan pada beberapa jajak pendapat.

"Saya akan pulang pertengahan Januari tahun depan. Kemudian, barulah saya akan berdiskusi dengan teman-teman tentang apa peran yang bisa saya mainkan untuk masa depan Korea," kata Ban Ki-moon dalam wawancara eksklusif dengan Reuters.

Ban Ki-moon mengatakan ini adalah pertama kalinya ia telah berbicara secara terbuka tentang masa depannya di luar PBB. Namun, lebih lanjut dia mengatakan, untuk saat ini masih fokus pada pekerjaannya sebagai Sekjen PBB.

Ban Ki-moon, yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, kemungkinan akan bergabung dengan Partai konservatif Saenuri, yang mendukung presiden saat ini Park Geun-hye.

Sekembalinya nanti ke tanah kelahirannya, Ban Ki-moon berencana mengumumkan kepada rakyat Korea Selatan tentang prestasinya, termasuk keberhasilan mewujudkan kesepakatan global untuk menangani masalah perubahan iklim yang resmi berlaku pada bulan depan.

REUTERS | JAPAN TIMES | YON DEMA

ogaydewa.blogspot.com, Jakarta - Seorang pria meninggal akibat terbawa arus banjir yang terjadi di daerah Pasteur, Pagarsih, Solokan Jeruk dan Sukajadi Kota Bandung. Pria bernama Ade Sudrajat, 30 tahun, diketahui terbawa arus saat akan menolong orang.

"Korban sudah ditemukan di depan SMPN 15 Bandung dan diserahkan ke pihak keluarga," ujar Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, lewat keterangan tertulis, Senin, 24 Oktober 2016.

Evakuasi dan penanganan darurat, menurut Purwo, masih terus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat. Dibantu Polri dan TNI, BPBD melakukan penyedotan air dengan menggunakan mesin pompa.

Sutopo menyebutkan air telah surut, salah satunya di Jalan Pasteur, Kota Bandung, yang sudah bisa dilalui kendaraan. Namun, evakuasi masih dilakukan di daerah Pagarsih dan Solokan Jeruk. Ketinggian air saat ini sekitar 50-80 sentimeter.

Saat ini, kata Sutopo, aparat melakukan pemantauan, untuk antisipasi banjir susulan. Banjir tersebut diduga akibat hujan berintensitas tinggi, yang berujung pada meluapnya bendung irigasi Citepus dan Sungai Citepus, pada Senin, pukul 13.30 WIB.

Meluapnya Sungai Citepus juga disebabkan sampah yang tersumbat, dan dangkalnya sungai. “Drainase perkotaan tidak mampu menampung aliran dari hujan lebat. Tinggi banjir bervariasi antara 50 hingga 200 sentimeter,” tutur Sutopo.

Penanganan darurat banjir sempat terhambat karena belum adanya BPBD bentukan Pemerintah Kota Bandung. Tidak adanya BPBD Kota Bandung, ujar Sutopo, karena ketergantungan terhadap Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran (DPPK). “Saat terjadi bencana alam seperti saat ini, fungsi komando menjadi sulit dilaksanakan.”

YOHANES PASKALIS

ogaydewa.blogspot.com, Padang - Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh resmi menetapkan tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh periode 2017-2022. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka di halaman Kantor KPU Payakumbuh, pada Senin 24 Oktober 2016.

"Kami telah menetapkan semuanya atau tiga pasangan calon kepala daerah Payakumbuh hari ini," kata Ketua KPU Payakumbuh, Hetta Manbayu, saat dihubungi Tempo Senin 24 Oktober 2016.

Tiga pasangan calon yang ditetapkan lolos adalah, pasangan Wendra Yunaldi dan Ennaidi, Suwendel Muchtar dan Fitrial Bachri, serta Riza Falepi dan Erwin Yunaz.

Kata dia, Panwaslu Payakumbuh sempat memprotes lolosnya Wendra sebagai pasangan calon Wali Kota. Sebab, Wendra dinilai tidak memenuhi persyaratan pencalonan, yaitu tidak memiliki surat pernyataan tidak ada tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh.

"Hasil verifikasi kami ke kantor pajak, yang bersangkutan sedang proses upaya banding. Kami juga konsultasi ke KPU RI. Hasilnya, pencalonan masih tetap bisa dilanjutkan hingga keluar keputusan pengadilan pajak," kata dia.

Wendra dan Ennaidi maju melalui jalur perseorangan. Suwendel Muchktar merupakan Wakil Wali Kota Payakumbuh. Suwandel berpasangan dengan Fitrial Bahcri diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PDI Perjuangan dan Hanura.

Sedangkan pasangan calon lainnya, Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi, berpasangan dengan Erwin Yunaz. Mereka diusung PKS, PBB dan Partai Gerindra.

Ketua Panwaslu Kota Payakumbuh, Media Febrina, mengaku memprotes penetapan pasangan calon wali kota Payakumbuh. Sebab, berdasarkan verifikasi faktual, Panwaslu menemukan salah seorang calon atas nama Wendra Yunaldi tidak memiliki surat pernyataan bebas tunggakan pajak. Ketentuan ini diatur dengan Peraturan KPU nomor 09 tahun 2016.

"Kami sudah melakukan verifikasi faktual ke Kantor Pajak Pratama Payakumbuh dan Dirjen Pajak. Ternyata yang bersangkutan sedang mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Belum masuk ke tahapan banding," kata dia, Senin 24 Oktober 2016.

Padahal, menurutnya, berdasarkan Pasal 27 ayat 5c Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seseorang bisa dibebaskan dari pembayaran pajak saat sedang mengajukan permohohan banding hingga putusan banding diterbitkan. Sedangkan, kata dia, Wendra masih dalam proses gugatan.

"Makanya bagi dia tidak berlaku Pasal 27 ayat 5c tersebut. Itulah yang kami sampaikan dalam rapat pleno penetapan pasangan calon tadi," ujarnya.

Ketua KPU Sumatera Barat, Amnasmen, mengaku pencalonan Wendra masih bisa berlanjut. Sebab, belum ada putusan berkekuatan hukum tetap dalam kasus pajak yang sedang dijalanninya.

"Kami sudah konsultasi dengan KPU RI. Proses masih bisa berlanjut hingga ada kekuatan hukum tetap," ujarnya Senin 24 Oktober 2016.

ANDRI EL FARUQI

ogaydewa.blogspot.com, Madiun - Wali Kota Madiun Bambang Irianto tetap menjalankan tugas meski berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam pembangunan Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur senilai Rp 76,523 miliar tahun 2009 - 2012. Status itu diteken Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua pekan lalu.

Pada Senin siang, 24 Oktober 2016, Bambang masih menghadiri rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun. Agenda pertemuan itu adalah penyampaian nota keuangan wali kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017.

Sayangnya, ketika ditemui sejumlah jurnalis usai rapat paripurna Bambang tidak bersedia memberikan keterangan ihwal kasus hukum yang membelitnya. Ia juga tak berkomentar tentang penunjukan pengacara untuk mendampinginya selama proses hukum berlangsung.

"Embuh (entah)," katanya singkat sambil masuk ke mobil dinasnya.

Baca juga:
Wali Kota Madiun Anggap Kasusnya Kesalahan Administrasi
Korupsi Pasar Madiun, KPK Geledah Perusahaan di Surabaya

Sebelumnya, Bambang menyatakan kasus korupsi proyek pasar besar yang menyeretnya sebagai tersangka akibat kesalahan administrasi. "Kalau masalah duit insya Allah saya nggak salah, kalau administrasi mungkin iya,’’ kata dia saat rapat koordinasi penguatan lembaga kemasyarakatan di aula Kecamatan Taman, Kota Madiun, Rabu 19 Oktober 2016.

Sebelum proyek pasar berlangsung pada 2009, Bambang mengaku telah berkonsultasi dengan pihak kejaksaan dan kepolisian setempat. Dari hasil konsultasi, pembangunan fasilitas jual beli berlantai tiga di Jalan Panglima Sudirman itu dapat dijalankan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun secara multiyears dari 2009 sampai 2012. Alokasi dananya senilai Rp 76,523 miliar.

"Niat saya ingin menjadikan pasar yang baik. Saya sebagai kepala daerah ikut campur masalah proyek, padahal itu harusnya diskresi," ujar Bambang.

Untuk menjadikan pasar berkonsep modern, Bambang mengaku ikut menomboki biaya pembangunan tiga lantai terakhir yang dibangun. "Saya tidak makan uangnya pasar. Uang saya Rp 4,7 miliar (yang ikut digunakan) tidak sedikit. Tapi sekarang malah dibalik seolah saya menggunakan uangnya pasar," ujar Bambang.